Kesejahteraan masyarakat dari aspek eknomi dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional perkapita. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pada awal pembagnunan ekonomi suatu Negara, umumnya perencanaan pembangunan eknomi berorientasi pada masalah pertumbuhan. Untuk Negara-negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya sangat besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ditambah kenyataan bahwa penduduk Indonesia dibawah garis kemiskinan juga besar, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan lajunya harus jauh lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan masyarakat perkapita dapat tercapai.
Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan sosial (ADB, 2004)
A. Faktor-Faktor Penentu Prospek Perekonomian Indonesia
a. PDB
Distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) menurut sektor atas dasar harga berlaku menunjukkan peranan dan perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun dan tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan mempunyai peranan sebesar 55,9 persen pada tahun 2006.
Sektor industri pengolahan memberi kontribusi sebesar 28,1 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran 14,9 persen, dan sektor pertanian 12,9 persen. Pada tahun 2006 terjadi perubahan peranan pada beberapa sektor ekonomi dibanding 2005 yaitu penurunan pada sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan. Mimin mengatakan penurunan yang cukup besar terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran dari 15,4 persen pada tahun 2005 menjadi 14,9 persen tahun 2006.
Peranan sektor pertambangan dan penggalian menurun dari 11,1 menjadi 10,6 persen, sektor pertanian menurun dari 13,1 persen menjadi 12,9 persen, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan dari 8,3 persen menjadi 8,1 persen, sektor listrik, gas dan air bersih menurun dari 1,0 persen menjadi 0,9 persen. Sementara sektor konstruksi naik peranannya dari 7,0 persen tahun 2005 menjadi 7,5 persen tahun 2006, sektor pengangkutan dan komunikasi naik dari 6,5 persen menjadi 6,9 persen, sektor industri pengolahan naik dari 27,7 persen menjadi 28,1 persen dan sektor jasa-jasa naik dari 9,9 persen menjadi 10,1 persen. Peranan PDB tanpa migas naik dari 88,6 persen pada tahun 2005 menjadi 89,2 persen pada tahun 2006.
Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia diproyeksikan menjadi Rp 4.200 triliun pada 2008. Sektor yang diharapkan untuk mendorong pertumbuhan PDB tersebut dari sektor konsumsi dan proyek infrastruktur. PDB 2008 sekitar Rp. 4.200 triliun. Yang paling mendorong itu konsumsi. Konsumsi adalah 60 persen, pemerintah menaruh pertumbuhan ekonomi itu didukung dengan kebijakan fiskal. Sedangkan PDB Indonesia pada 2007 diperkirakan mencapai Rp. 3.531,08 triliun.Konsumsi masyarakat yang pada titik kritis saat ini akibat menurunnya daya beli. Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan program yang dapat meningkatkan pendapatan riil masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, pemerintah juga akan mengurangi tingkat suku bunga dan inflasi.
Penerimaan naik itu tidak ada artinya jika inflasinya tinggi. Selain itu, harga terkendali, sehingga akhirnya income riil naik.Titik kritis yang lain adalah investasi. Untuk mencapai pertumbuhan PDB pada level tersebut, diperlukan investasi lebih dari Rp. 1.000 triliun. Jumlah kebutuhan investasi untuk mendorong infrastruktur. Jika investasi itu naik, maka akan terjadi akselerasi dan akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga pemerintah dalan mengalokasikan jumlah anggaran yang cukup signifikan dalam belanja infrastruktur.Anggaran untuk infrastruktur itu, dapat disebar di departemen teknis antara lain Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan. Pemerintah yang punya anggaran belanja modal, akan menggunakannya untuk belanja irigasi, bandara, pelabuhan, kereta api.Selain mengalokasikan anggaran yang meningkat signifikan untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah juga mendorong investasi swasta melalui skema Public Private Partnership (PPP) untuk beberapa proyek seperti infrastruktur listik, pengadaan jalan, bandara dan pelabuhan. Menurut Anggito, pemerintah akan melakukan pembagian risiko terhadap pihak swasta.
Investasi juga akan dibentuk dari perbankan, PMDN, PMA, pasar modal, dan keuntungan perusahaan yang diinvestasikan. "Jadi dari sumber-sumber itu sudah masuk pipeline untuk bisa mendukung investasi yang memadai untuk 2008. Semua itu cukup untuk mendukung pertumbuhan 6,8 persen.Konsumsi, investasi, ditambah kinerja ekspor yang masih cukup baik, mampu membentuk PDB menjadi Rp 4.200 triliun. Sebelumnya, ekonomi pada 2008 ditargetkan tumbuh 6,8 persen. Asumsi tersebut juga memperhatikan proyeksi pencapaian 2007 yang diprediksi hanya akan mencapai 6,1 persen. Untuk mengejar target 2008 itu, beberapa indikator pendorong pertumbuhan mesti dipenuhi yaitu konsumsi rumah tangga harus tumbuh 5,9 persen, konsumsi pemerintah 6,2 persen, investasi 15,5 persen, ekspor 12,7 persen, dan impor 17,8 persen. Sedangkan Standard Chartered Bank (SCB) memprediksi pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) tahun 2008 hanya 6,3%. Angka ini jauh lebih rendah dari target PDB dalam APBN 2008 sebesar 6,8%.
Setelah terpengaruh oleh dampak peningkatan tajam harga minyak dan tingkat suku bunga di tahun 2005, ekonomi Indonesia berangsur pulih dan perkembangannya cenderung meningkat dari 5,5% di tahun 2006 menjadi 6,1% di tahun 2007 dan 6,3% di tahun 2008. Angka PDB SCB ini sudah memperhitungkan prediksi adanya perlambatan ekonomi global di 2008. Tingginya harga minyak dunia merupakan ancaman bagi pertumbuhan. Dan PDB SCB memperkirakan harga minyak akan turun di 2008 seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Sementara menjelang Pemilu 2009 terlihat prospek pertumbuhan ekonomi. Ini karena pemerintah akan meningkatkan belanja untuk infrastruktur, mempercepat program infrastruktur. Angka pertumbuhan ekonomi 2008 dalam APBN sebesar 6,8% menurut Bank Indonesia (BI) adalah angka yang paling optimistis. BI sendiri untuk tahun 2008 lebih memilih target yang aman di kisaran 6,2-6,8 persen. Dalam APBN 2008, pertumbuhan ekonomi yang sebesar 6,8 persen memakai asumsi inflasi sebesar 6 persen, defisit anggaran 1,7 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp 9.820, bunga SBI 3 bulan 7,5 persen dan harga minyak US$ 60 per barel. Produksi minyak 1,034 juta barel per hari.
b. Prospek Ekonomi Indonesia 2007
APBN periode 2006 menggunakan asumsi dasar pertumbuhan ekonomi 5,8% sedang hasil pemantauan dini realisasi menunjukkan angka 5,52%; target inflasi 8% ternyata 5,27%, asumsi nilai tukar Rp. terhadap USD 9.300 ternyata 9.179, suku bunga SBI di asumsikan 12 % ternyata 9,5 % dan harga minyak internasional diasumsikan 64 USD perbarel ternyata 55,9 USD. Tahun 2006 ditutup dengan tercapainya APBN-Perubahan secara aman dan nyamankarena anggaran penerimaan mampu menutup pembiayaan 2006 , indikator ekonomi membaik menambah rasa percaya diri Indonesia memasuki 2007. Realisasi pendapatan negara Rp.507 Triliun atau hampir 77 % target pendapatan Rp. 659 Triliun, antara lain terdiri atas Rp.355 Triliun penerimaan pajak dan Rp.151 Triliun penerimaan bukan pajak.. Belanja mencapai Rp.528 Triliun atau 75,5% dari anggaran belanja Rp.699 Triliun. Penyerapan belanja telah mencapai 95%. Realisasi defisit anggaran Rp.21 Triliun atau 53% dari target defisit Rp.40 Triliun, ditutup dengan dana sektor perbankan & non perbankan serta pncairan pinjaman LN. Depkeu tetap akan melanjutkan konsolidasi kebijakan fiskal, perbaikan struktur APBN, strategi optimalisasi penerimaan, belanja dan pembiayaan APBN, dan penerapan DIPA (daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang ditaksir akan berjumlah 12.000 senilai sekitar Rp.280 Trilun sepanjang 2007.
Menjelang tutup tahun, tingkat Inflasi cenderung membaik dan BI rate menembus single digit menjadi 9,75%. Inflasi September 2006 mencapai 4,06 % , suatu kinerja yang lebih baik dibanding periode sama tahun 2005 yang sebesar 6,39% (ytd). Pertumbuhan ekonomi dunia cukup tinggi, harga komoditas internasional cukup kuat, sehingga kinerja ekspor 2006 tampak baik. Aliran PMA meningkat dan menolong APBN, Cadangan devisa meningkat menjadi USD 42,36 Miliar, sehingga BI melunasi seluruh hutang IMF USD 3,2 Miliar per Oktober 2006.
Soros melihat Indonesia telah pulih dan menjadi tempat investasi yang menarik, apalagi bila didukung penegakan hukum. Dengan semua tanda-tanda baik itu, target pertumbuhan APBN 2006 sebesar 6,2% direvisi menjadi 5,8 % ternyata berisiko tidak tercapai karena sampai Triwulan III 2006 pertumbuhan PDB kumulatif baru mencapai 5,14%.
Risiko kredit masih dipandang perbankan cukup besar, dan SBI tetap diminati sepanjang 2006. Dana kredit bank yang tak dapat disalurkan kedunia usaha mencapai sekitar Rp. 160 Triliun per 2006. Masalah utama Indonesia adalah memburuknya sektor riil karena diterjang kenaikan harga pokok akibat rente ekonomi termasuk pungutan daerah otonom , birokrasi dan biaya bunga tinggi , UU Pajak dan SDM yang belum mampu memikat investasi, mudah-mudahan masih dapat didorong APBN dan gerakan BUMN sebagai stimulus sektor riil tahun 2007. Proyek infrastruktur potensial dan dalam persiapan pemasaran dewasa ini mencapai sekitar Rp.113 Triliun, menjadi salah satu prioritas program kerja pemerintah tahun 2007, ditandai cairnya dana BLU-BJPT untuk tol trans-Jawa Rp.600 Miliar untuk pembebasan tanah. Sama saja dengan era orde baru, sepanjang 2007 beberapa pejabat tinggi negara dan keluarga tetap bermain sebagai pebisnis infrastruktur tanpa terganggu DPR, unjukrasa atau ingintahu KPK. Trans-Jawa diharapkan selesai tahun 2009 dengan biaya pembebasan sebesar Rp. 7 Triliun. Karena lumpur, relokasi jalan tol, arteri dan KA di Sidoardjo sepanjang 12 km diharapkan selesai akhir tahun 2007. Lumpur akhirnya akan dibuang kelaut. Sepanjang tahun 2007, kinerja kereta api diramalkan ditingkatkan.
Prosedur PPN baru perlu diperkenalkan pada WP , misalnya wajib spesimen tanda tangan faktur pajak, downloadformulir pajak elektronik di kantor pajak dan lain-lain, mudah-mudahan tak menyebabkan keengganan investasi baru sepanjang 2007.
Bagi BI , tahun 2007 dua kali lebih baik dari tahun 2006 karena perbaikan makro ekonomi, kenaikan daya beli masyarakat, kinerja sektor riil amat meningkat karena turunnya suku bunga pinjaman. Apabila jumlah kredit baru tahun 2006 tak mencapai Rp.75 Triliun, BI memperkirakan pertumbuhan kredit 2007 sekitar Rp.150 Triliun didominasi kredit konsumsi dan kredit modal kerja. Investasi baru 2007 kelihatannya tak seberapa terdorong oleh perbankan.
Secara muram diramalkan bahwa pembenahan sektor UKM dan pertanian kelihatan akan terlambat mengambil momentum 2007, karena kebijakan baru untuk penguatan akses pembiayaan, pemasaran dan SDM diharapkan tuntas pada Semester I tahun 2007, berarti paling cepat mulai diterapkan dan berdampak dua atau tiga tahun setelah tahun 2008 dalam upaya mendorong daya saing UKM, menyerap tenaga kerja, menekan angka kemiskinan dan mengurangi impor wirausaha asing. Ikatan Akuntan mungkin lebih pro UKM dan ikut memerangi kemiskinan-pengangguran dengan mempercepat kelahiran standar akuntansi UKM.
fProduksi jagung dunia 2005 sebanyak 125 juta ton, menurun menjadi 92 juta ton pada tahun 2006 dan menyebabkan harga jagung dunia naik. Mengingat 2006 Indonesia mengimpor hampir 1.4 juta ton jagung, pemerintah akan memberikan bantuan benih jagung hibrida dan komposit sebanyak 50.000 ton bagi 900.000 Ha lahan pertanian 32 propinsi dengan target panen sekitar 5 juta ton jagung. Stok pupuk siap salur diupayakan 200.000 ton untuk mengatasi kelangkaan pupuk dipasar sewaktu-waktu. Namun sistem ini diramalkan mengundang berbagai petualang pemanfaat celah produksi pupuk nasional 6,7 juta ton termasuk 4,5 juta ton urea bersubsidi hampir Rp. 6 Triliun tahun 2007.
Uang halal sampai 2006 masih diparkir di LN menunjukkan citra country risk Indonesia; di Singapura saja terdapat 18.000 rekening bank milik orang Indonesia sebesar US $87 miliar atau sekitar Rp800 Triliun. Sepanjang tahun 2007, investor mungkin masih segan masuk RI karena birokrasi panjang dan korup perbaikan ekonomi sebuah negara harus diikuti kebijakan politik yang mendukung , yaitu penegakan hukum. Bila hukum berjalan baik, investor akan datang.
Sistem keuangan dunia telah rusak, dunia mengalami krisis terputusnya aliran modal kenegara-negara miskin (a broken world pipeline). Tahun 2006 terjadi kenaikan BBM 126% dan flu burung, target pertumbuhan APBN 2006 sebesar 6,2% direvisi menjadi 5,8 % juga ternyata masih tidak tercapai. Sampai Triwulan III 2006 pertumbuhan PDB kumulatif baru mencapai 5,14%. Pengangguran terbuka per Agustus 2006 mencapai 10,93 juta orang atau 10,28% angkatan kerja. Masalah kepemerintahan tahun 2007 mafsih tetap masalah kendala penerapan UU dan Presiden berfikir keras untuk mengatasi hambatan pelaksanaan. Diramalkan sepanjang tahun 2007, Presiden akan aktif ”campur tangan” mengatasi kemacetan pelaksanaan UU atau program tertentu, melakukan intervensi simpatik kepada departemen fungsional dan daerah otonom. Pemerintah telah menerbitkan tiga paket pendorong investasi swasta yaitu Paket Kebijakan Sektor Keuangan, Paket Kebijakan Percepatan Infrastruktur dan Paket Kebijakan Iklim Investasi , pada kenyataannya terhambat oleh penyusunan rencana kebijakannya sampai akhir 2006 antara lain dalam bentuk RUU Perpajakan, RUU Investasi, RUU Transportasi yang ditunggu-tunggu investor.
Dapat disimpulkan bahwa kepemerintahan tahun 2006 juga ditandai oleh senjang konsep kebijakan pemerintah di atas kertas dengan implementasi lapangan , akan mendorong reformasi birokrasi sepanjang 2007 dan pembentukan tim independen diluar pemerintah yang akan melacak apakah suatu kebijakan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta memberi rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tahun baru 2007 ditandai kenaikan (1) harga Pertamax dan Pertamax-Plus rata-rata Rp.350-Rp.6000 karena kenaikan harga produk bahan bakar dipasar dunia.
Tahun 2007 adalah ”jendela peluang” bagi pemerintahan untuk berprestasi, namun kemungkin kecil dapat dimanfaatkan Presiden. Stabilitas keamanan relatif baik sepanjang 2006, harap-harap cemas dapat berlanjut tahun 2007. Disamping bencana alam, kecelakaan transportasi udara/laut dan flu burung, terorisme tetap menjadi ancaman serius dan agenda perburuan Noordin M.Top yang dianggap kepolisian RI setara kaliber dengan Dr.Azahari akan tetap dilanjutkan Polri.
B. Perubahan Struktur Perekonomian Indonesia
Sekedar menengok ke belakang, krisis yang telah dialam Indonesia pada tahun 1997/98 telah banyak menimbulkan kerugian bagi perekonomian nasional. Kerugian tersebut antara lain berupa menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat akibat tingginya inflasi dan pertumbuhan ekonomi negatif dan kenaikan secara drastis utang pemerintah akibat kebijakan rekapitalisasi perbankan. Khusus tentang utang pemerintah ini merupakan catatan tersendiri sebab Indonesia awalnya hampir tidak memiliki utang domestik lebih dari Rp 550 triliun yang kini menjadi beban APBN.
Kini perekonomian Indonesia, sudah kembali ke jalur pertumbuhan ekonomi. Namun dampak krisis yang terjadi pada sepuluh tahun yang lalu tersebut masih terasa hingga kini. Bagi APBN, munculnya tambahan utang baru berupa utang dimestik, telah manajemen pengelolaan fiskal pada APBN membutuhkan upya ekstra dan lebih berhati-hati.
Di tahun 2007 ini, ekonomi Indonesia kembali menghadapi ujian berat, terutama sejak kuartal ketiga 2007. sejumklah analisis bahkan sempa pesimis target pertumbuhan ekonomi 2007 sebesar 6.3 % dapat tercapai. Namun, begitu Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga sebesar 6,5 % prediksi sejumlah analis tersebut berubah drastis dengan berbalik optimis.
Dari sisi eksternal, tahun 2007 antara lain dipengaruhi oleh (i) tingginya harga minyak mentah dunia (ii) pengaruh krisis kredit perumahan kelas dua atau subprime mortgage di Amerika Serikat (AS) serta (iii) melemahnya ekonomi AS. Ketiga faktor ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia melambat dan perekonomian domestik pun terkena imbasnya.
Implikasi dari tingginya harga minyak mentah dunia diperkirakan hingga akhir 2007 ini menyebabkan kenaikan beban pada APBN 2007. diperkirakan, rata-rata harga minyak impor untuk konsumsi dalam negeri (BBM) tahun 2007 mencapai US$ 72,42 barel. Kenaikan harga munyak impor ini akan menambah belanja terkait dengan migas pada APBN 2007 sebesar Rp36,7 triliun yaitu dari Rp77,5 triliun menjadi Rp11,2 triliun. Sementara itu rata-rata harga minyak ekspor selama 2007 diperkirakan US$69,52 per barel. Kenaikan harga minyak ini diperkirakan akan meningkatkan penerimaan migas sebesar Rp30,3 triliun yaitu dari Rp151,2 menjadi Rp181,5 triliun. Secara netto, efek dari kenaikan harga minyak ini terhadap APBN 2007 adalah negatif sebesar Rp6,4 triliun.
Di tahun 2007 ini, juga terdapat sejumlah blessing di balik kenaikan harga minyak ini. Ternyata tingginya harga minyak diikuti pula naiknya harga sejumlah komoditas pertambangan dan perkebunan. Tingginya harga minyak dan komoditas pertambangan lainnya ini menyebabkan laba BUMN pertambangan diperkirakan akan mengalami peningkatan sehingga memunculkan harapan dividen BUMN pertambangan pun akan naik. Kenaikan harga CPO (crude palm oil) pun diperkirakan akan menambah pernerimaan negara melalui pungutan ekspor (PE) yang akan mulai diberlakukan tahun 2007 ini yakni sebesar 10%.
Ditambah dengan sejumlah langkah penghematan dalam beberapa pos belanja negara pada APBN 2007 yang diperkirakan sebesar Rp19,6 triliun, APBN 2007 akan tetap aman. Defisit APBN tetap akan ditekan di level 1,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Pencapaian kinerja ekonomi 2007 ini tentunya menjadi modal berharga untuk menghadapi 2008 akan tetap ada. Estimasi ekknomi Indonesia 2008 akan tetap menghadapi risiko eksternal yang kurang lebih sama dengan 2007. Risiko-risiko tersebut adalah (i) masih tingginya harga minyak mentah, (ii) pengaruh lanjutan krisis subprime mortgage di AS, dan (iii) melemahnya ekonomi AS. Ketiganya menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia melambat.
Hari-hari ini, mata para pelaku ekonomi dunia tertuju pada dua negara besar: AS dan Cina. Berdasarkan ilustrasi dari majalah The Economist edisi “the World in 2008” dengan mengambil simbol yin dan yang. Dalam sampul majalah tersebut dilustrasikan dua kondisi yang bertolak belakang antara AS dan Cina. Bila di Cina diilustrasikan sebagai negara yang memiliki surat berharga yang harganya terus menanjak, AS justru diilustrasikan sebagai negara dengan properti yang terjun bebas. Di tahun 2008, kedua negara ini diperkirakan akan menghadapi situasi yang sama, AS tetap lesu dan Cina tetap bergairah.
Di tengah kondisi eksternal yang kurang mengutungkan tersebut, pada tahun 2008, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% tersebut terutama didukung oleh meningkatnya pertumbuhan investasi dan ekspor. Investasi diharapkan tumbuh 15,53%, knsumsi RT di atas 5%, konsumsi pemerintah 6,24%, ekspor 12,65% dan impor 17,81%.
Melihat struktur perekonomian yang hendak dicapai pada tahun 2008, pemerintah tampaknya lebih memfokuskan diri pada penguatan permintaan dalam negeri untuk mengimbangi potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Ini adalah langkag tepat, tetapi membutuhkan kerja keras. Untuk mengejar pertumbuhan investasi sebesar 15,53%, misalnya jelas bukan hal yang mudah. Sebagai gambaran, pada kuartal ketiga 2007, ketika pertumbuhan eonomi mencapai 6,5% ternyata investasinya sebesar 8,8%. Padahal target pertumbuhan investasi di tahun 2007 ini sebesar 12%.
Untuk mengimbangi kemungkinan berlanjutnya kenaikan harga minyak bahan mentah, produksi (lifting) minyak harus ditingkatkan sesuai denagn level yang ditetapkan pada APBN 2008 sebesar 1,034 juta barel per hari (bph). Ini juga bukan perkara mudah mengingat pengalaman sebelumnya lifting kita masih di bawah 1 juta bph.
Dengan situasi ini jelas bahwa fiskal (APBN) kita menghadapi tantang yang tidak ringan. Pemerintah telah meniapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan harga minyak dunia agar APBN tetap aman. Langkah-langkah tersebut antara lain: (i) penggunaan dana cadangan APBN (policy measures); (ii) penghematan dari perkiraan penyerapan alamiah Belanja Negara; (iii) pemanfaatan dana kelebihan (windfall) daerah penghasil Migas; (iv) penajaman prioritas anggaran belanja Kementrian/Lembaga; (v) perbaikan parameter produksi di subsidi BBM dan listrik; (vii) efisiensi di Pertamina dan PLN; (viii) pelonggaran defisit APBN 2008 diikuti dengan penyesuaian pembiayaan anggaran; dan (ix) melakukan counter cyclical untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas eknomi makro.
Kesimpulannya, apa yang dicapai pada tahun 2007 sudan menunjukkan hal yang positif. Di tahun 2008 selama satu tahun ini, Indonesia tidak akan menghadapi tantangan yang ringan, meski kita boleh optimis bahwa kinerja perekonomian akan tetap positif.
SUMBER DATA ::
http://ekonomindo.blogspot.com/2009/04/pertumbuhan-dan-perubahan-struktur.html
http://ibnusina.my-place.us/index.php/sina-overview/35-teknologi/68-faktor-penentu-prospek-perekonomian-indonesia
Nama : Eka Rohmawati
Kelas : 1eb17
NPM : 22210293
Rabu, 09 Maret 2011
BAB 2 SEJARAH EKONOMI INDONESIA SEJAK ORDE LAMA HINGGA ERA REFORMASI
2.1 PEMERINTAHAN ORDE LAMA
Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, banyak tokoh-tokoh negara yang pada saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun melalui diskusi kelompok.
Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya mencetuskan ide, bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong adalah koperasi (Moh.Hatta dalam Sri-Edi Swasono, 1985), namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi, pemaksaan terhadap bentuk ini justru telah melanggar dasar ekonomi koperasi.
Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran. Namun demikian dalam proses perkembangan berikutnya disepakatilah suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai Sistem Ekonomi Pancasila yang didalamnya mengandung unsur penting yang disebut Demokrasi Ekonomi.
Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan keadaan yang sesunggguhnya pernah terjadi di Indonesia, maka menurut UUD ’45, sistem perekonomian tercermin dalam pasal-pasal 23, 27, 33, dan 34.
Demokrasi Ekonomi dipilih, karena memiliki ciri-ciri positif yang diantaranya adalah (Suroso, 1993) :
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan pula
5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak
6. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyrakat
7. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum
Dengan demikian di dalam perekonomian Indonesia tidak mengijinkan adanya :
- Free Fight Liberalism, yakni adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah, dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin.
- Etatisme, yakni keikut sertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat.
- Monopoli, yakni suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti ‘keinginan sang monopoli’.
2.2 PEMERINTAHAN ORDE BARU
Iklim kebangsaan setelah orde baru menunjukkan suatu kondisi yang sangat mendukung untuk mulai dilaksankannya sistem ekonomi yang sesungguhnya diinginkan oleh rakyat Indonesia. Setelah melalui masa-masa penuh tantangan pada periode 1945 sampai dengan 1965, semua tokoh negara yang duduk dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat sepakat untuk kembali menempatkan sistem ekonomi kita pada nilai-nilai yang telah tersirat dalam UUD 1945. Dengan demikian sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi Pancasila kembali satu-satunya acuan bagi pelaksanaan semua kegiatan ekonomi selanjutnya.
Awal orde baru diwarnai dengan masa-masa rehabilitasi, perbaikan, hampir diseluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonomi. Rehabilitasi ini terutama ditujukan untuk :
a. Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa-sisa faham dan sistem perekonomian yang lama (liberal/kapitalis dan etatisme/komunis).
b. Menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang pada saat itu sangat tinggi, yang berakibat terhambatnya proses penyembuhan dan peningkatan kegiatan ekonomi secara umum.
Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang meliputi kurun waktu 25-30 tahun. Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 25 tahun pertama dimulai tahun 1969 – 1994. Sasaran utama PJP I adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian. Selain jangka panjang juga berjangka pendek. Setiap tahap berjangka waktu lima tahun. Tujuan pembangunan dalam setiap pelita adalah pertanian, yaitu meningkatnya penghasilan produsen pertanian sehingga mereka akan terangsang untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari yang dihasilkan oleh sektor industri. Sampai tahun 1999, pelita di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak 6 kali.
2.3 PEMERINTAH TRANSISI
Dalam membiayai pelaksanaan pembangunan, tentu dibutuhkan dana yang besar. Di samping mengandalkan devisa dari ekspor nonmigas, pemerintah juga mencari bantuan kredit luar negeri. Dalam hal ini, badan keuangan internasional IMF berperan penting. Dengan adanya pembangunan tersebut, perekonomian Indonesia mencapai kemajuan. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar hanya dinikmati para pengusaha besar yang dekat dengan penguasa. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan dan landasan ekonomi yang mantap sehingga ketika terjadi krisis ekonomi dunia sekitar tahun 1997, Indonesia tidak mampu bertahan sebab ekonomi Indonesia dibangun dalam fondasi yang rapuh. Bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter yang cukup berat. Bantuan IMF ternyata tidak mampu membangkitkan perekonomian nasional. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998.
Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.
Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.
2.4 PEMERINTAHAN REFORMASI
Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie.
Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.
Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Ketika Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya, yaitu:
a. masa depan Reformasi;
b. masa depan ABRI;
c. masa depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia;
d. masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya; serta
e. masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Berikut ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat.
a. Kebijakan dalam bidang politik
Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga undang-undang tersebut.
1) UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
2) UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
3) UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.
b. Kebijakan dalam bidang ekonomi
Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
c. Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers
Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).
d. Pelaksanaan Pemilu
Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Keberhasilan lain masa pemerintahan Habibie adalah penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha Fretilin yang memisahkan diri dari Indonesia mendapat respon. Pemerintah Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sejak saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste dengan presidennya yang pertama Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.
2.5 PEMERINTAHAN GOTONG ROYONG
Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di Gedung MPR dan meminta Gusdur untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi. Di bawah tekanan yang besar, Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada wakil presiden Megawati Soekarnoputri.
Melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia ke-5.
Megawati
Megawati dilantik di tengah harapan akan membawa perubahan kepada Indonesia karena merupakan putri presiden pertama Indonesia, Soekarno.
Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain.
Popularitas Megawati yang awalnya tinggi di mata masyarakat Indonesia, menurun seiring dengan waktu. Hal ini ditambah dengan sikapnya yang jarang berkomunikasi dengan masyarakat sehingga mungkin membuatnya dianggap sebagai pemimpin yang 'dingin'.
Megawati menyatakan pemerintahannya berhasil dalam memulihkan ekonomi Indonesia, dan pada 2004, maju ke Pemilu 2004 dengan harapan untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai presiden.
2.6 PEMERINTAHAN INDONESIA BERSATU
Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung pertamanya. Ujian berat dihadapi Megawati untuk membuktikan bahwa dirinya masih bisa diterima mayoritas penduduk Indonesia. Dalam kampanye, seorang calon dari partai baru bernama Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, muncul sebagai saingan yang hebat baginya.
Partai Demokrat yang sebelumnya kurang dikenal, menarik perhatian masyarakat dengan pimpinannya, Yudhoyono, yang karismatik dan menjanjikan perubahan kepada Indonesia. Karisma Yudhoyono berhasil menarik hati mayoritas pemilih dan Demokrat memenangkan pemilu legislatif pada awal 2004, yang diikuti kemenangan Yudhoyono pada pemilihan presiden.
Kabinet Indonesia Bersatu adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.
Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.
Kabinet Indonesia Besatu II adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambahPartai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan.
Mirip seperti proses penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu, SBY kembali memanggil calon-calon anggota kabinet ke kediaman pribadinya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan serta penandatanganan pakta integritas dan kontrak politik. Yang menjadi tambahan dalam proses penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu II ini adalah adanya tes kesehatan sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon. Tes kesehatan dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto. Proses pemanggilan dan tes kesehatan berlangsung pada 17-21 Oktober 2009. Seluruh calon yang dipanggil dan mengikuti tes kesehatan akhirnya menjadi anggota kabinet, kecuali Nila Djuwita Anfasa Moeloek yang awalnya disebut-sebut sebagai calon Menteri Kesehatan.
SUMBER DATA ::
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab1-sistem_perekonomian_indonesia.pdf
http://www.indonesiaindonesia.com/f/2392-indonesia-era-reformasi/
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Indonesia_Bersatu
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Indonesia_Bersatu_II
http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Berakhirnya_Masa_Orde_Baru_dan_Lahirnya_Reformasi_9.2_%28BAB_13%29
Nama : Eka Rohmawati
Kelas : 1eb17
NPM : 22210293
Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, banyak tokoh-tokoh negara yang pada saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun melalui diskusi kelompok.
Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya mencetuskan ide, bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong adalah koperasi (Moh.Hatta dalam Sri-Edi Swasono, 1985), namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi, pemaksaan terhadap bentuk ini justru telah melanggar dasar ekonomi koperasi.
Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran. Namun demikian dalam proses perkembangan berikutnya disepakatilah suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai Sistem Ekonomi Pancasila yang didalamnya mengandung unsur penting yang disebut Demokrasi Ekonomi.
Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan keadaan yang sesunggguhnya pernah terjadi di Indonesia, maka menurut UUD ’45, sistem perekonomian tercermin dalam pasal-pasal 23, 27, 33, dan 34.
Demokrasi Ekonomi dipilih, karena memiliki ciri-ciri positif yang diantaranya adalah (Suroso, 1993) :
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan pula
5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak
6. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyrakat
7. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum
Dengan demikian di dalam perekonomian Indonesia tidak mengijinkan adanya :
- Free Fight Liberalism, yakni adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah, dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin.
- Etatisme, yakni keikut sertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat.
- Monopoli, yakni suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti ‘keinginan sang monopoli’.
2.2 PEMERINTAHAN ORDE BARU
Iklim kebangsaan setelah orde baru menunjukkan suatu kondisi yang sangat mendukung untuk mulai dilaksankannya sistem ekonomi yang sesungguhnya diinginkan oleh rakyat Indonesia. Setelah melalui masa-masa penuh tantangan pada periode 1945 sampai dengan 1965, semua tokoh negara yang duduk dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat sepakat untuk kembali menempatkan sistem ekonomi kita pada nilai-nilai yang telah tersirat dalam UUD 1945. Dengan demikian sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi Pancasila kembali satu-satunya acuan bagi pelaksanaan semua kegiatan ekonomi selanjutnya.
Awal orde baru diwarnai dengan masa-masa rehabilitasi, perbaikan, hampir diseluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonomi. Rehabilitasi ini terutama ditujukan untuk :
a. Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa-sisa faham dan sistem perekonomian yang lama (liberal/kapitalis dan etatisme/komunis).
b. Menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang pada saat itu sangat tinggi, yang berakibat terhambatnya proses penyembuhan dan peningkatan kegiatan ekonomi secara umum.
Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang meliputi kurun waktu 25-30 tahun. Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 25 tahun pertama dimulai tahun 1969 – 1994. Sasaran utama PJP I adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian. Selain jangka panjang juga berjangka pendek. Setiap tahap berjangka waktu lima tahun. Tujuan pembangunan dalam setiap pelita adalah pertanian, yaitu meningkatnya penghasilan produsen pertanian sehingga mereka akan terangsang untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari yang dihasilkan oleh sektor industri. Sampai tahun 1999, pelita di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak 6 kali.
2.3 PEMERINTAH TRANSISI
Dalam membiayai pelaksanaan pembangunan, tentu dibutuhkan dana yang besar. Di samping mengandalkan devisa dari ekspor nonmigas, pemerintah juga mencari bantuan kredit luar negeri. Dalam hal ini, badan keuangan internasional IMF berperan penting. Dengan adanya pembangunan tersebut, perekonomian Indonesia mencapai kemajuan. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar hanya dinikmati para pengusaha besar yang dekat dengan penguasa. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan dan landasan ekonomi yang mantap sehingga ketika terjadi krisis ekonomi dunia sekitar tahun 1997, Indonesia tidak mampu bertahan sebab ekonomi Indonesia dibangun dalam fondasi yang rapuh. Bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter yang cukup berat. Bantuan IMF ternyata tidak mampu membangkitkan perekonomian nasional. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998.
Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.
Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.
2.4 PEMERINTAHAN REFORMASI
Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie.
Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.
Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Ketika Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya, yaitu:
a. masa depan Reformasi;
b. masa depan ABRI;
c. masa depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia;
d. masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya; serta
e. masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Berikut ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat.
a. Kebijakan dalam bidang politik
Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga undang-undang tersebut.
1) UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
2) UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
3) UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.
b. Kebijakan dalam bidang ekonomi
Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
c. Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers
Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).
d. Pelaksanaan Pemilu
Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Keberhasilan lain masa pemerintahan Habibie adalah penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha Fretilin yang memisahkan diri dari Indonesia mendapat respon. Pemerintah Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sejak saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste dengan presidennya yang pertama Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.
2.5 PEMERINTAHAN GOTONG ROYONG
Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di Gedung MPR dan meminta Gusdur untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi. Di bawah tekanan yang besar, Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada wakil presiden Megawati Soekarnoputri.
Melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia ke-5.
Megawati
Megawati dilantik di tengah harapan akan membawa perubahan kepada Indonesia karena merupakan putri presiden pertama Indonesia, Soekarno.
Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain.
Popularitas Megawati yang awalnya tinggi di mata masyarakat Indonesia, menurun seiring dengan waktu. Hal ini ditambah dengan sikapnya yang jarang berkomunikasi dengan masyarakat sehingga mungkin membuatnya dianggap sebagai pemimpin yang 'dingin'.
Megawati menyatakan pemerintahannya berhasil dalam memulihkan ekonomi Indonesia, dan pada 2004, maju ke Pemilu 2004 dengan harapan untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai presiden.
2.6 PEMERINTAHAN INDONESIA BERSATU
Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung pertamanya. Ujian berat dihadapi Megawati untuk membuktikan bahwa dirinya masih bisa diterima mayoritas penduduk Indonesia. Dalam kampanye, seorang calon dari partai baru bernama Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, muncul sebagai saingan yang hebat baginya.
Partai Demokrat yang sebelumnya kurang dikenal, menarik perhatian masyarakat dengan pimpinannya, Yudhoyono, yang karismatik dan menjanjikan perubahan kepada Indonesia. Karisma Yudhoyono berhasil menarik hati mayoritas pemilih dan Demokrat memenangkan pemilu legislatif pada awal 2004, yang diikuti kemenangan Yudhoyono pada pemilihan presiden.
Kabinet Indonesia Bersatu adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.
Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.
Kabinet Indonesia Besatu II adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambahPartai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan.
Mirip seperti proses penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu, SBY kembali memanggil calon-calon anggota kabinet ke kediaman pribadinya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan serta penandatanganan pakta integritas dan kontrak politik. Yang menjadi tambahan dalam proses penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu II ini adalah adanya tes kesehatan sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon. Tes kesehatan dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto. Proses pemanggilan dan tes kesehatan berlangsung pada 17-21 Oktober 2009. Seluruh calon yang dipanggil dan mengikuti tes kesehatan akhirnya menjadi anggota kabinet, kecuali Nila Djuwita Anfasa Moeloek yang awalnya disebut-sebut sebagai calon Menteri Kesehatan.
SUMBER DATA ::
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab1-sistem_perekonomian_indonesia.pdf
http://www.indonesiaindonesia.com/f/2392-indonesia-era-reformasi/
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Indonesia_Bersatu
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Indonesia_Bersatu_II
http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Berakhirnya_Masa_Orde_Baru_dan_Lahirnya_Reformasi_9.2_%28BAB_13%29
Nama : Eka Rohmawati
Kelas : 1eb17
NPM : 22210293
Kamis, 03 Maret 2011
BAB 1 SISTEM EKONOMI INDONESIA
1.1 PENGERTIAN SISTEM
Banyak ahli diberbagai disiplin ilmu mengemukakan pendapatnya mengenai arti sistem. Namun, apapun definisinya suatu sistem perlu memiliki ciri sebagai berikut (Suroso, 1993) :
1. Setiap sistem memiliki tujuan.
2. Setiap sistem mempunyai ‘batas’ yang memisahkannya dari lingkungan.
3. Walau mempunyai batas, sistem tersebut bersifat terbuka, dalam arti
berinteraksi juga dengan lingkungannya.
4. Suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem yang bisa juga disebut
dengan bagian, unsur, atau komponen.
5. Walau sistem tersebut terdiri dari berbagai komponen, bagian, atau unsur-
unsur, tidak berarti bahwa sistem tersebut merupakan sekedar kumpulan dari
bagian-bagian, unsur, atau komponen tersebut, melainkan merupakan suatu
kebulatan yang utuh dan padu, atau memiliki sifat ‘wholism’.
6. Terdapat saling hubungan dan saling ketergantungan baik di dalam sistem
intern) itu sendiri, maupun antara sistem dengan lingkungannya.
7. Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses transformasi atau proses
mengubah masukan menjadi keluaran. Karena itulah, maka sistem sering
disebut juga sebagai ‘processor’ atau ‘transformator’.
8. Di dalam setiap sistem terdapat mekanisme kontrol dengan memanfaatkan
tersedianya umpan balik.
9. Karena adanya mekanisme kontrol itu maka sistem mempunyai kemampuan
mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau
keadaan secara otomatik.
1.2 SISTEM EKONOMI DAN SISTEM POLITIK
Sitem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungann ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem ekonomi berkaitan erat dengan sistem-sistem sosial lain yang berlangsung di dalam masyarakat. Di dunia ini terdapat kecenderungan umum bahwa sistem ekonomi di sebuah negara “bergandengan tangan” dengan sistem politik di negara bersangkutan, ideologi ekonomi berjalan seiring dengan ideologi politik. Negara-negara yang berideologi politik liberalisme dengan rejim pemerintahan yang demokratis, pada umumnya menganut ideologi ekonomi kapitalisme dengan pengelolaan ekonomi yang berlandaskan pada mekasnisme pasar. Di negara semacam ini penyelenggaraan kenegaraannya biasanya bersifat egaliter dan struktur birokrasinya desentralisasi. Sedangkan di negara-negara lain yang berideologi politik komunisme dengan rejim pemerintahan otoriter, ideologi ekonominya cenderung sosialisme dengan pengelolaan ekonomi berdasarkan perencanaan terpusat. Penyelengaraan kenegaraan di negara seperti ini biasanya bersifat etatis dengan struktur birokrasinya yang sentralisasi. Dalam konteks ekonomi dan politik, sebutan bagi nama sistemnya acapkali sama dengan cap ideologinya. Dengan demikian, istilah liberalisme dan komunisme bukan saja cap bagi ideologi politik, akan tetapi juga nama bagi sistem politik. Sama halnya, kapitalisme dan sosialisme bukan sekadar cap bagi ideologi ekonomi, melainkan sekaligus juga merupakan sebutan terhadap sistem ekonominya.
1.3 KAPITALISME DAN SOSIALISME
Sistem ekonomi yang dianut berbagai negara merupakan hasil perkembangan sejarah serta tanggapan suatu bangsa atas pergolakan zaman. Secara umum sistem ekonomi dalam perekonomian suatu negara dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sistem ekonomi liberal/kapitalisme, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran.
a. Sistem Ekonomi Liberal/Kapitalisme
Sistem ekonomi liberal disebut juga sistem ekonomi pasar bebas atau sistem ekonomi laissez faire. Sistem ekonomi liberal adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Filsafat atau ideologi yang menjadi landasan kepada sistem ekonomi liberal adalah bahwa setiap unit pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan memberikan keuntungan kepada dirinya, maka pada waktu yang sama masyarakat akan memperoleh keuntungan juga. Dengan demikian setiap orang akan bebas bersaing dengan orang lain dalam bidang ekonomi. Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nation (1776) juga menunjukkan bahwa kebebasan berusaha didorong oleh kepentingan ekonomi pribadi merupakan pendorong kuat menuju kemakmuran bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pasar bebas ini dapat menciptakan efisiensi yang cukup tinggi dalam mengatur kegiatan perekonomian. Mungkin kalian akan bertanya, bagaimanakah peran pemerintah dalam sistem ekonomi liberal? Pemerintah sama sekali tidak campur tangan dan tidak pula berusaha memengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Seluruh sumber daya yang tersedia dimiliki dan dikuasai oleh anggota-anggota masyarakat dan mereka mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan bagaimana sumber-sumber daya tersebut akan digunakan.
Gambaran secara menyeluruh mengenai sistem ekonomi liberal, dapat kalian perhatikan ciri-ciri sistem ekonomi liberal berikut ini.
1) Setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi.
2) Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing.
3) Campur tangan pemerintah dibatasi.
4) Para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksikan.
5) Harga-harga dibentuk di pasar bebas.
6) Produksi dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan laba serta semua kegiatan ekonomi didorong oleh prinsip laba.
Berdasarkan ciri-ciri di atas, sistem ekonomi liberal memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem ekonomi liberal
1) Setiap individu diberi kebebasan memiliki kekayaan dan sumber daya produksi.
2) Individu bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri.
3) Adanya persaingan menyebabkan kreativitas dari setiap individu dapat berkembang.
4) Produksi barang dan jasa didasarkan pada kebutuhan masyarakat.
Kekurangan sistem ekonomi liberal
1) Muncul kesenjangan yang besar antara yang kaya dan miskin.
2) Mengakibatkan munculnya monopoli dalam masyarakat.
3) Kebebasan mudah disalahgunakan oleh yang kuat untuk memeras pihak yang lemah.
4) Sulit terjadi pemerataan pendapatan.
b . Sistem Ekonomi Sosialisme
Sistem ekonomi sosialis disebut juga sistem ekonomi terpusat. Mengapa disebut terpusat? Karena segala sesuatunya harus diatur oleh negara, dan dikomandokan dari pusat. Pemerintahlah yang menguasai seluruh kegiatan ekonomi. Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran yang merata pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Oleh karena itu hal tersebut mengakibatkan potensi dan daya kreasi masyarakat akan mati dan tidak adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi.
Dasar yang digunakan dalam sistem ekonomi sosialis adalah ajaran Karl Marx, di mana ia berpendapat bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan menguntungkan semua pihak. Negara yang menganut sistem ini seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, dan negara komunis lainnya.
Sistem ekonomi sosialis mempunyai ciri-ciri berikut ini.
1) Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara.
2) Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta.
3) Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah.
4) Harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara.
5) Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara.
Seperti halnya sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis juga mempunyai kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan sistem ekonomi sosialis
1) Semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian.
2) Tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, karena distribusi pemerintah dapat dilakukan dengan merata.
3) Pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4) Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga.
Kekurangan sistem ekonomi sosialis.
1) Mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu.
2) Tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya.
3) Kurang adanya variasi dalam memproduksi barang, karena hanya terbatas pada ketentuan pemerintah.
Negara yang menganut sistem ekonomi sosialis sudah tidak ada lagi. Uni Soviet (sekarang Rusia) beserta negara-negara pengikutnya telah gagal dalam menjalankan prinsip sosialisme sebagai cara hidupnya baik secara ekonomi, moral, maupun sosial dan politik. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kemampuan pemerintah pusat untuk menangani seluruh masalah yang muncul, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Selain itu, pada kenyataannya telah terjadi banyak penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah.
c . Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Masalah-masalah pokok ekonomi mengenai barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang itu dihasilkan, dan untuk siapa barang itu dihasilkan, akan diatasi bersama-sama oleh pemerintah dan swasta. Pada sistem ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Adanya campur tangan dari pemerintah bertujuan untuk menghindari akibat-akibat yang kurang menguntungkan dari sistem liberal, antara lain terjadinya monopoli dari golongan-golongan masyarakat tertentu terhadap sumber daya ekonomi. Apabila kita cermati sebagian besar negara di dunia tidak ada lagi yang menggunakan salah satu sistem ekonomi. Mereka kebanyakan mengombinasikan dari sistem-sistem yang ada sesuai dengan situasi dan tradisi negara yang bersangkutan. Misalnya saja Amerika Serikat yang sangat terkenal dengan sistem ekonomi liberalnya.
Meskipun sistem ekonomi yang mereka tetapkan berpaham liberal, namun pada kenyataannya masih ada campur tangan pemerintah, misalnya dalam hal pembuatan undang-undang antimonopoli.
Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai sistem ekonomi campuran, berikut ini ciri-ciri dari sistem ekonami campuran.
1) Sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.
2) Pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan kebijaksanaan di bidang ekonomi.
3) Swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah.
4) Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum.
5) Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan.
6) Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar.
Dengan demikian, dalam sistem perekonomian campuran ada bidang-bidang yang ditangani swasta dan ada bidang-bidang yang ditangani pemerintah. Sama halnya dengan sistem ekonomi lainnya, sistem ekonomi campuran juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Akan tetapi, kelebihan dan kekurangannya tergantung kepada setiap negara dalam mengatur sistem ekonominya tersebut.
1.4 PERSAINGAN TERKENDALI
Ditinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kkita adalah kapitalistik. Sama halnya, tak pula cukup argumentasi untuk mengatakan bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya-sumber daya yang menguasaihajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Hal ini, sebagaimana diketahui bersama, diatur dengan tegas oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi, secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme. Kompetisi untuk memperbaiki taraf kehidupan, baik antarindividu maupun antarbadan-usaha, tidak dikekang.
Berkenaan dengan kompetisi individu, pemerintah tidak membatasi, contohnya dalam pilihan seseorang untuk memasuki bidang pendidikan/keahlian yang diminatinya. Tetapi juga tidak membiarkan orang-orang memasuki bidang pendidikan yang sudah jenuh pasar tenaga kerjanya.
Sehubungan dengan persaingan antarbadan-usaha, tidak terdapat rintangan bagi suatu perusahaan untuk memasuki bidang usaha tertentu. Namun untuk menghindari persaingan tidak sehat dalam pasar barang tertentu yang sudah jenuh, pemerintah mengendalikannya dengan membuka prioritas-prioritas bidang usaha.
Dalam hal penerimaan imbalan atas prestasi kerja, juga tidak terdapat kekangan. Sangat terbuka peluang bagi setiap pekerja/pemodal untuk mendapatkan imbalan melebihi sekadar kebutuhannya. Pemerintah justru mengatur ketentuan upah minimum bagi pekerja, agar memenuhi standar kebutuhan hidup minimum yang layak.
Jadi, kesimpulannya, bahwa iklim persaingan berekonomi dan kompetisi berbisnis di Indonesia bukanlah persaingan yang bebas-lepas, melainkan persaingan yang terencana-terkendali. Dalam sistem ekonomi kapitalis, persaingan bersifat bebas tanpa kendali pemerintah. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, perencanaan terpusat, sehingga persaingan praktis terkendali, atau bahkan tidak ada sama sekali. Indonesia tidak demikian. Persaingan tetap ada, akan tetapi – dalam bebraoa hal – terkendali.
1.5 KADAR KAPITALISME DAN SOSIALISME
Untuk melihat seberapa tebal kadar masing-masing kapitalisme dan sosialisme ini dibutuhkan dua pendekatan yaitu pendekatan faktual-struktural dan pendekatan sejarah. Pendekatan faktual-struktural adalah menelaah peranan pemerintah atau negara dalam struktur perekonomian. Sedangkan pendekatan sejarah adalah dengan menelusuri bagaimana perekonomian bangsa bahwa diorganisasikan dari waktu ke waktu.
Untuk mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan faktual-struktural, dapat digunakan Kesamaan Agregat Keynesian yang berumuskan Y = C + I + G + (X-M). Y : pendapatan nasional ; C : konsumsi masyarakat ; I : investasi ; G : konsumsi pemerintah ; X : ekspor ; M : impor. Pengukuran kadar keterlibatan pemerintah dengan pendekatan faktual-struktural dapat pula dilakukan dengan mengamati peranan pemerintah secara sektoral.
Dengan pendekatan sejarah, bangsa atau masyarakat kita tidak pernah dapat menerima pengelolaan makroekonomi yang terlalu berat ke kapitalisme ataupun sangat ke sosialisme. Sistem ekonomi campuran dengan persaingan terkendali, agaknya merupakan sistem ekonomi yang tepat untuk mengelola perekonomian Indonesia.
SUMBER DATA ::
Drs. Dumairy, M.A.; 1997, PEREKONOMIAN INDONESIA, Jakarta : Erlangga
http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Pelaku-Pelaku_Ekonomi_Dalam_Sistem_Perekonomian_Indonesia_8.2_%28BAB_15%29
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab1-sistem_perekonomian_indonesia.pdf
Nama : Eka Rohmawati
Kelas : 1EB17
NPM : 22210293
Banyak ahli diberbagai disiplin ilmu mengemukakan pendapatnya mengenai arti sistem. Namun, apapun definisinya suatu sistem perlu memiliki ciri sebagai berikut (Suroso, 1993) :
1. Setiap sistem memiliki tujuan.
2. Setiap sistem mempunyai ‘batas’ yang memisahkannya dari lingkungan.
3. Walau mempunyai batas, sistem tersebut bersifat terbuka, dalam arti
berinteraksi juga dengan lingkungannya.
4. Suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem yang bisa juga disebut
dengan bagian, unsur, atau komponen.
5. Walau sistem tersebut terdiri dari berbagai komponen, bagian, atau unsur-
unsur, tidak berarti bahwa sistem tersebut merupakan sekedar kumpulan dari
bagian-bagian, unsur, atau komponen tersebut, melainkan merupakan suatu
kebulatan yang utuh dan padu, atau memiliki sifat ‘wholism’.
6. Terdapat saling hubungan dan saling ketergantungan baik di dalam sistem
intern) itu sendiri, maupun antara sistem dengan lingkungannya.
7. Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses transformasi atau proses
mengubah masukan menjadi keluaran. Karena itulah, maka sistem sering
disebut juga sebagai ‘processor’ atau ‘transformator’.
8. Di dalam setiap sistem terdapat mekanisme kontrol dengan memanfaatkan
tersedianya umpan balik.
9. Karena adanya mekanisme kontrol itu maka sistem mempunyai kemampuan
mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau
keadaan secara otomatik.
1.2 SISTEM EKONOMI DAN SISTEM POLITIK
Sitem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungann ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem ekonomi berkaitan erat dengan sistem-sistem sosial lain yang berlangsung di dalam masyarakat. Di dunia ini terdapat kecenderungan umum bahwa sistem ekonomi di sebuah negara “bergandengan tangan” dengan sistem politik di negara bersangkutan, ideologi ekonomi berjalan seiring dengan ideologi politik. Negara-negara yang berideologi politik liberalisme dengan rejim pemerintahan yang demokratis, pada umumnya menganut ideologi ekonomi kapitalisme dengan pengelolaan ekonomi yang berlandaskan pada mekasnisme pasar. Di negara semacam ini penyelenggaraan kenegaraannya biasanya bersifat egaliter dan struktur birokrasinya desentralisasi. Sedangkan di negara-negara lain yang berideologi politik komunisme dengan rejim pemerintahan otoriter, ideologi ekonominya cenderung sosialisme dengan pengelolaan ekonomi berdasarkan perencanaan terpusat. Penyelengaraan kenegaraan di negara seperti ini biasanya bersifat etatis dengan struktur birokrasinya yang sentralisasi. Dalam konteks ekonomi dan politik, sebutan bagi nama sistemnya acapkali sama dengan cap ideologinya. Dengan demikian, istilah liberalisme dan komunisme bukan saja cap bagi ideologi politik, akan tetapi juga nama bagi sistem politik. Sama halnya, kapitalisme dan sosialisme bukan sekadar cap bagi ideologi ekonomi, melainkan sekaligus juga merupakan sebutan terhadap sistem ekonominya.
1.3 KAPITALISME DAN SOSIALISME
Sistem ekonomi yang dianut berbagai negara merupakan hasil perkembangan sejarah serta tanggapan suatu bangsa atas pergolakan zaman. Secara umum sistem ekonomi dalam perekonomian suatu negara dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sistem ekonomi liberal/kapitalisme, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran.
a. Sistem Ekonomi Liberal/Kapitalisme
Sistem ekonomi liberal disebut juga sistem ekonomi pasar bebas atau sistem ekonomi laissez faire. Sistem ekonomi liberal adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Filsafat atau ideologi yang menjadi landasan kepada sistem ekonomi liberal adalah bahwa setiap unit pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan memberikan keuntungan kepada dirinya, maka pada waktu yang sama masyarakat akan memperoleh keuntungan juga. Dengan demikian setiap orang akan bebas bersaing dengan orang lain dalam bidang ekonomi. Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nation (1776) juga menunjukkan bahwa kebebasan berusaha didorong oleh kepentingan ekonomi pribadi merupakan pendorong kuat menuju kemakmuran bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pasar bebas ini dapat menciptakan efisiensi yang cukup tinggi dalam mengatur kegiatan perekonomian. Mungkin kalian akan bertanya, bagaimanakah peran pemerintah dalam sistem ekonomi liberal? Pemerintah sama sekali tidak campur tangan dan tidak pula berusaha memengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Seluruh sumber daya yang tersedia dimiliki dan dikuasai oleh anggota-anggota masyarakat dan mereka mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan bagaimana sumber-sumber daya tersebut akan digunakan.
Gambaran secara menyeluruh mengenai sistem ekonomi liberal, dapat kalian perhatikan ciri-ciri sistem ekonomi liberal berikut ini.
1) Setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi.
2) Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing.
3) Campur tangan pemerintah dibatasi.
4) Para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksikan.
5) Harga-harga dibentuk di pasar bebas.
6) Produksi dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan laba serta semua kegiatan ekonomi didorong oleh prinsip laba.
Berdasarkan ciri-ciri di atas, sistem ekonomi liberal memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem ekonomi liberal
1) Setiap individu diberi kebebasan memiliki kekayaan dan sumber daya produksi.
2) Individu bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri.
3) Adanya persaingan menyebabkan kreativitas dari setiap individu dapat berkembang.
4) Produksi barang dan jasa didasarkan pada kebutuhan masyarakat.
Kekurangan sistem ekonomi liberal
1) Muncul kesenjangan yang besar antara yang kaya dan miskin.
2) Mengakibatkan munculnya monopoli dalam masyarakat.
3) Kebebasan mudah disalahgunakan oleh yang kuat untuk memeras pihak yang lemah.
4) Sulit terjadi pemerataan pendapatan.
b . Sistem Ekonomi Sosialisme
Sistem ekonomi sosialis disebut juga sistem ekonomi terpusat. Mengapa disebut terpusat? Karena segala sesuatunya harus diatur oleh negara, dan dikomandokan dari pusat. Pemerintahlah yang menguasai seluruh kegiatan ekonomi. Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran yang merata pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Oleh karena itu hal tersebut mengakibatkan potensi dan daya kreasi masyarakat akan mati dan tidak adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi.
Dasar yang digunakan dalam sistem ekonomi sosialis adalah ajaran Karl Marx, di mana ia berpendapat bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan menguntungkan semua pihak. Negara yang menganut sistem ini seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, dan negara komunis lainnya.
Sistem ekonomi sosialis mempunyai ciri-ciri berikut ini.
1) Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara.
2) Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta.
3) Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah.
4) Harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara.
5) Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara.
Seperti halnya sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis juga mempunyai kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan sistem ekonomi sosialis
1) Semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian.
2) Tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, karena distribusi pemerintah dapat dilakukan dengan merata.
3) Pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4) Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga.
Kekurangan sistem ekonomi sosialis.
1) Mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu.
2) Tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya.
3) Kurang adanya variasi dalam memproduksi barang, karena hanya terbatas pada ketentuan pemerintah.
Negara yang menganut sistem ekonomi sosialis sudah tidak ada lagi. Uni Soviet (sekarang Rusia) beserta negara-negara pengikutnya telah gagal dalam menjalankan prinsip sosialisme sebagai cara hidupnya baik secara ekonomi, moral, maupun sosial dan politik. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kemampuan pemerintah pusat untuk menangani seluruh masalah yang muncul, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Selain itu, pada kenyataannya telah terjadi banyak penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah.
c . Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Masalah-masalah pokok ekonomi mengenai barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang itu dihasilkan, dan untuk siapa barang itu dihasilkan, akan diatasi bersama-sama oleh pemerintah dan swasta. Pada sistem ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Adanya campur tangan dari pemerintah bertujuan untuk menghindari akibat-akibat yang kurang menguntungkan dari sistem liberal, antara lain terjadinya monopoli dari golongan-golongan masyarakat tertentu terhadap sumber daya ekonomi. Apabila kita cermati sebagian besar negara di dunia tidak ada lagi yang menggunakan salah satu sistem ekonomi. Mereka kebanyakan mengombinasikan dari sistem-sistem yang ada sesuai dengan situasi dan tradisi negara yang bersangkutan. Misalnya saja Amerika Serikat yang sangat terkenal dengan sistem ekonomi liberalnya.
Meskipun sistem ekonomi yang mereka tetapkan berpaham liberal, namun pada kenyataannya masih ada campur tangan pemerintah, misalnya dalam hal pembuatan undang-undang antimonopoli.
Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai sistem ekonomi campuran, berikut ini ciri-ciri dari sistem ekonami campuran.
1) Sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.
2) Pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan kebijaksanaan di bidang ekonomi.
3) Swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah.
4) Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum.
5) Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan.
6) Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar.
Dengan demikian, dalam sistem perekonomian campuran ada bidang-bidang yang ditangani swasta dan ada bidang-bidang yang ditangani pemerintah. Sama halnya dengan sistem ekonomi lainnya, sistem ekonomi campuran juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Akan tetapi, kelebihan dan kekurangannya tergantung kepada setiap negara dalam mengatur sistem ekonominya tersebut.
1.4 PERSAINGAN TERKENDALI
Ditinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kkita adalah kapitalistik. Sama halnya, tak pula cukup argumentasi untuk mengatakan bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya-sumber daya yang menguasaihajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Hal ini, sebagaimana diketahui bersama, diatur dengan tegas oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi, secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme. Kompetisi untuk memperbaiki taraf kehidupan, baik antarindividu maupun antarbadan-usaha, tidak dikekang.
Berkenaan dengan kompetisi individu, pemerintah tidak membatasi, contohnya dalam pilihan seseorang untuk memasuki bidang pendidikan/keahlian yang diminatinya. Tetapi juga tidak membiarkan orang-orang memasuki bidang pendidikan yang sudah jenuh pasar tenaga kerjanya.
Sehubungan dengan persaingan antarbadan-usaha, tidak terdapat rintangan bagi suatu perusahaan untuk memasuki bidang usaha tertentu. Namun untuk menghindari persaingan tidak sehat dalam pasar barang tertentu yang sudah jenuh, pemerintah mengendalikannya dengan membuka prioritas-prioritas bidang usaha.
Dalam hal penerimaan imbalan atas prestasi kerja, juga tidak terdapat kekangan. Sangat terbuka peluang bagi setiap pekerja/pemodal untuk mendapatkan imbalan melebihi sekadar kebutuhannya. Pemerintah justru mengatur ketentuan upah minimum bagi pekerja, agar memenuhi standar kebutuhan hidup minimum yang layak.
Jadi, kesimpulannya, bahwa iklim persaingan berekonomi dan kompetisi berbisnis di Indonesia bukanlah persaingan yang bebas-lepas, melainkan persaingan yang terencana-terkendali. Dalam sistem ekonomi kapitalis, persaingan bersifat bebas tanpa kendali pemerintah. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, perencanaan terpusat, sehingga persaingan praktis terkendali, atau bahkan tidak ada sama sekali. Indonesia tidak demikian. Persaingan tetap ada, akan tetapi – dalam bebraoa hal – terkendali.
1.5 KADAR KAPITALISME DAN SOSIALISME
Untuk melihat seberapa tebal kadar masing-masing kapitalisme dan sosialisme ini dibutuhkan dua pendekatan yaitu pendekatan faktual-struktural dan pendekatan sejarah. Pendekatan faktual-struktural adalah menelaah peranan pemerintah atau negara dalam struktur perekonomian. Sedangkan pendekatan sejarah adalah dengan menelusuri bagaimana perekonomian bangsa bahwa diorganisasikan dari waktu ke waktu.
Untuk mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan faktual-struktural, dapat digunakan Kesamaan Agregat Keynesian yang berumuskan Y = C + I + G + (X-M). Y : pendapatan nasional ; C : konsumsi masyarakat ; I : investasi ; G : konsumsi pemerintah ; X : ekspor ; M : impor. Pengukuran kadar keterlibatan pemerintah dengan pendekatan faktual-struktural dapat pula dilakukan dengan mengamati peranan pemerintah secara sektoral.
Dengan pendekatan sejarah, bangsa atau masyarakat kita tidak pernah dapat menerima pengelolaan makroekonomi yang terlalu berat ke kapitalisme ataupun sangat ke sosialisme. Sistem ekonomi campuran dengan persaingan terkendali, agaknya merupakan sistem ekonomi yang tepat untuk mengelola perekonomian Indonesia.
SUMBER DATA ::
Drs. Dumairy, M.A.; 1997, PEREKONOMIAN INDONESIA, Jakarta : Erlangga
http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Pelaku-Pelaku_Ekonomi_Dalam_Sistem_Perekonomian_Indonesia_8.2_%28BAB_15%29
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab1-sistem_perekonomian_indonesia.pdf
Nama : Eka Rohmawati
Kelas : 1EB17
NPM : 22210293
Minggu, 21 November 2010
Tugas Kelompok tentang "Proses Pembuatan Produk"
PROSES PEMBUATAN SPREI DAN BED COVER
“MY MODE”
1. PENDAHULUAN
Sekitar tahun 1999, berdirilah sebuah perusahaan yang tidak terlalu besar yang bergerak di bidang industri, yaitu pembuatan sprei dan bed cover. Di awali dengan sebuah mesin jahit sederhana yang dipinjam dari seorang teman dengan membayar sewanya secara berangsur membuat Bapak Suwarso, pendiri perusahaan ini memulai usahanya. Ia tidak menyerah dalam mengembangkan perusahaannya, beliau tetap berusaha dan optimis untuk memajukan usahanya, dan akhirnya usaha Pak Suwarso mulai menampakkan hasil atas perusahaannya, sekarang beliau memakai sebanyak 20 mesin dengan 25 pekerja yang awalnya hanya satu buah mesin dengan 3 orang pekerja, dalam kegiatan produksinya. Pada awal-awal produksi, perusahaan ini hanya menerima 1000 meter kain untuk membuat sprei dan bed cover namun saat ini, orderannya dapat mencapai 20000 hingga 30000 meter kain. Lokasi kegiatan produksi sprei dan bed cover ini dilakukan di sebuah tempat kontrakan yang beralamat di Jl. Swadaya No.79 RT/RW 001/014 Bekasi 17412. Seperti yang disebutkan di awal, Pak Suwarso telah mempekerjakan sebanyak 25 pekerja saat ini. Ini berarti Pak Suwarso juga telah membantu mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia dengan mempekerjakan orang-orang yang ada disekitar lingkungan tempat dilaksankannya kegiatan produksi tersebut. Untuk bahan yang digunakan berasal langsung dari pabrik kain, dan jenis yang digunakan adalah dakron, nilon atau karet, tergantung pada order atau pesanan dari konsumen dan harganya pun relatif. Dan dalam hal kualitas, tiap-tiap bahan memiliki kualitas yang berbeda-beda. Dan dalam pengaturan desain dan bahan, itu tergantung dari keinginan atau permintaan si konsumen tersebut, dengan kata lain perusahaan memberikan kebebasan bagi konsumen dalam penentuan desainnya. Pendistribusian barangnya sudah memasuki pasar-pasar seperti Tanah Abang. Bapak Suwarso juga sudah mulai mendistribusikan seprai dan bed covernya ke seluruh Indonesia seperti Medan, Banjarmasin, dan Surabaya, bahkan sekarang-sekarang ini mulai menjajaki ke daerah Bali dan sekitarnya. Harga jual yang ditentukan oleh Bapak Warso adalah berkisar Rp80.000,00 – Rp150.000,00 untuk seprai dan Rp200.000,00 – Rp400.000,00 untuk bed covernya. Maka pemasukan atau keuntungan (laba) kotor yang diperoleh minimal sebesar Rp15.000.000,00 per bulan. Sedangkan besarnya pengeluaran untuk membayar gaji karyawan, itu tergantung dengan seberapa banyaknya karyawan tersebut dalam menghasilkan barang produksi, dimana semakin banyak ia menghasilkan barang produksi maka semakin banyak pula ia memproleh gaji. Kalau untuk biaya kontrakan yang dibayarkan tiap tahunnya, Bapak Warso harus membayar Rp7.000.000,00 per tahunnya.
2. PROSES PRODUKSI
Untuk membuat sprei dan bed cover, tentunya yang harus ada adalah bahan yang akan diolah untuk dibuat sprei maupun bed cover. Bahan Sprei yang langsung di datangkan dari pabrik kain dengan kualitas yang bagus dan motif-motif yang terbaru langsung diolah atau dibuat menjadi sprei dan bed cover dengan model, bentuk dan ukuran yang sesuai dengan pesanan atau permintaan konsumen. Langkah selanjutnya adalah bagian pemotongan, dengan menggunakan mesin potong sepanjang 7 meter, setelah tahap pemotongan lalu bahan tersebut memasuki proses penjahitan dan langkah teakhir adalah pengobrasan. Semua kegiatan tersebut dilakukan oleh bagian konveksi. Setelah proses tersebut dilewati, maka jadilah sprei dan bed cover sesuai dengan list order yang diterima.
Setelah bagian konveksi melaksanakan pekerjaannya, maka bagian pengecekan barang yang mulai bergerak, mereka bertugas untuk melakukan pengecekan dan pengemasan sprei dan bed cover yang sudah jadi. Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya sprei dan bed cover hasil produksi yang ready stock dan siap dikirim sesuai dengan permintaan pelanggan.
3. PENUTUP
Dari hasil pengamatan yang kami lakukan tentang proses pembuatan sprei dan bed cover ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses produksi pembuatan sprei dan bed cover ini, melalui beberapa proses, diantaranya pemotongan, penjahitan, pengobrasan, lalu pengecekan, pengemasan, dan terakhir adalah pendistribusian ke pasar.
Proses pembuatan sprei dan bed cover pada perusahaan ini bisa dikatakan cukup baik, namun perlu ditingkatkan dalam profesionalitas para pekerjanya agar semakin ahli, karena profesionalitas karyawan sangat mempengaruhi dalam perkembangan suatu usaha.
Dan bila dilihat dari peluang bisnis, usaha sprei dan bed cover ini bisa dikatakan cukup menjanjikan, karena menghasilkan keuntungan yang lumayan besar.
4. DAFTAR PUSTAKA
http://www.spreibedcover.com
Nama : Eka Rohmawati
Kelas : 1EB17
NPM : 22210293
Sabtu, 30 Oktober 2010
Studentsite
STUDENTSITE
Universitas Gunadarma adalah salah satu universitas swasta yang ada di Indonesia. Universitas Gunadarma atau biasa disebut UG, memiliki sebuah aplikasi yang terintegrasi. Aplikasi tersebut dikenal dengan nama “STUDENTSITE”. Saya baru masuk tahun ini (2010), bisa dibilang mahasiswa baru, dan saya juga menggunakan aplikasi tersebut. Awalnya, kita sebagai mahasiswa Gunadarma harus memiliki username dan password untuk Log In ke studentsite dan itu memerlukan yang namanya aktivasi. Setelah aktivasi, baru kita akan bisa menggunakan studentsite tersebut dengan segala manfaatnya dan kita menjadi mahasiswa yang aktif.
Pada layanan studentsite terdapat banyak fitur-fitur yang dapat mempermudah mahasiswa untuk mengakses hal-hal tentang Universitas Gunadarma. Pada bagian depan juga terdapat beberapa fitur seperti :
- Home : halaman depan dimana kita dapat Log in bagi yang sudah ada username dan password, berita seputar UG, dan kemudahan studentsite UG.
- Aktifasi : digunakan untuk aktifasi studentsite agar mempunyai username dan password untuk masuk ke dalam loker masing-masing mahasiswa.
- Kontak : digunakan apabila kita memiliki pertanyaan/saran/keluhan yang berkaitan dengan Studentsite, caranya dengan mengisi form yang tersedia (nama,email dan pesannya).
- FAQ : berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan tentang studentsite.
- Help : berisi langkah-langkah untuk mendapatkan username dan password pada studentsite.
Setelah kita aktifasi, kita dapat Log In dengan username dan password yang kita miliki. Di dalam loker kita, terdapat banyak fitur-fitur yang tidak kalah menariknya dan sangat berguna bagi mahasiswa. Fitur-fiturnya seperti Locker yang berisi general menu (Locker,ChangePassword, dan Preference), BAAK News, Kalender Akademik, dan Menu Layanan Studentsite (Home,www news, baak news, Lecture Messages, rangkuman nilai, jadwal kuliah, jadwal ujian, bebas perpustakaan, surat keterangan, info absensi, pendaftaran lomba blog, info seminar, tulisan, tugas, deposit library, warta warga, blog komunitas perbankan, blog komunitas linux, blog komunitas fotografi, blog komunitas robotika, blog komunitas arsitektur, blog komunitas ekonomi syariah, dan blog komunitas pasar modal). Selain Locker ada menu-menu lain, contohnya Email, Calendar, Addressbook, InfoLog, Filemanajer, Forum, Bookmarks, Polls, dan Logout.
Aplikasi studentsite ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain :
- Dapat diakses dimana saja secara online.
- Kita dapat mengetahui semua informasi tentang Universitas Gunadarma.
- Mempermudah kita untuk mengumpulkan tugas kepada dosen, terutama untuk matkul softskill.
Jika sesuatu ada kelebihannya, maka tidak mungkin jika tidak ada kekurangannya. Studentsite juga memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan, antara lain :
- Di saat-saat tertentu mahasiswa kesulitan untuk melakukan Log In.
- Awalnya, juga terdapat kesulitan untuk aktifasi.
Demikianlah tulisan ini saya buat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak dalam tulisan ini, karena saya hanya manusia yang tak luput dari sebuah kesalahan. Terima kasih.
http://www.studentsite.gunadarma.ac.id
Nama : Eka Rohmawati
NPM : 22210293
Kelas : 1EB17
Universitas Gunadarma adalah salah satu universitas swasta yang ada di Indonesia. Universitas Gunadarma atau biasa disebut UG, memiliki sebuah aplikasi yang terintegrasi. Aplikasi tersebut dikenal dengan nama “STUDENTSITE”. Saya baru masuk tahun ini (2010), bisa dibilang mahasiswa baru, dan saya juga menggunakan aplikasi tersebut. Awalnya, kita sebagai mahasiswa Gunadarma harus memiliki username dan password untuk Log In ke studentsite dan itu memerlukan yang namanya aktivasi. Setelah aktivasi, baru kita akan bisa menggunakan studentsite tersebut dengan segala manfaatnya dan kita menjadi mahasiswa yang aktif.
Pada layanan studentsite terdapat banyak fitur-fitur yang dapat mempermudah mahasiswa untuk mengakses hal-hal tentang Universitas Gunadarma. Pada bagian depan juga terdapat beberapa fitur seperti :
- Home : halaman depan dimana kita dapat Log in bagi yang sudah ada username dan password, berita seputar UG, dan kemudahan studentsite UG.
- Aktifasi : digunakan untuk aktifasi studentsite agar mempunyai username dan password untuk masuk ke dalam loker masing-masing mahasiswa.
- Kontak : digunakan apabila kita memiliki pertanyaan/saran/keluhan yang berkaitan dengan Studentsite, caranya dengan mengisi form yang tersedia (nama,email dan pesannya).
- FAQ : berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan tentang studentsite.
- Help : berisi langkah-langkah untuk mendapatkan username dan password pada studentsite.
Setelah kita aktifasi, kita dapat Log In dengan username dan password yang kita miliki. Di dalam loker kita, terdapat banyak fitur-fitur yang tidak kalah menariknya dan sangat berguna bagi mahasiswa. Fitur-fiturnya seperti Locker yang berisi general menu (Locker,ChangePassword, dan Preference), BAAK News, Kalender Akademik, dan Menu Layanan Studentsite (Home,www news, baak news, Lecture Messages, rangkuman nilai, jadwal kuliah, jadwal ujian, bebas perpustakaan, surat keterangan, info absensi, pendaftaran lomba blog, info seminar, tulisan, tugas, deposit library, warta warga, blog komunitas perbankan, blog komunitas linux, blog komunitas fotografi, blog komunitas robotika, blog komunitas arsitektur, blog komunitas ekonomi syariah, dan blog komunitas pasar modal). Selain Locker ada menu-menu lain, contohnya Email, Calendar, Addressbook, InfoLog, Filemanajer, Forum, Bookmarks, Polls, dan Logout.
Aplikasi studentsite ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain :
- Dapat diakses dimana saja secara online.
- Kita dapat mengetahui semua informasi tentang Universitas Gunadarma.
- Mempermudah kita untuk mengumpulkan tugas kepada dosen, terutama untuk matkul softskill.
Jika sesuatu ada kelebihannya, maka tidak mungkin jika tidak ada kekurangannya. Studentsite juga memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan, antara lain :
- Di saat-saat tertentu mahasiswa kesulitan untuk melakukan Log In.
- Awalnya, juga terdapat kesulitan untuk aktifasi.
Demikianlah tulisan ini saya buat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak dalam tulisan ini, karena saya hanya manusia yang tak luput dari sebuah kesalahan. Terima kasih.
http://www.studentsite.gunadarma.ac.id
Nama : Eka Rohmawati
NPM : 22210293
Kelas : 1EB17
Kamis, 21 Oktober 2010
Tugas Resume Pengantar Bisinis Bab 7
PEMASARAN
1. PENGERTIAN DAN KONSEP PEMASARAN
A. Pengertian Pemasaran
Menurut William J. Stanton, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.
B. Penciptaan Faedah Bagi Konsumen
Perusahaan harus dapat menciptakan faedah (utility) bagi konsumen. Faedah (utility) adalah kekuatan dari suatu produk atau jasa untuk memuaskan kebutuhan. Kegiatan pemasaran menciptakan empat faedah yaitu faedah waktu, tempat, milik, dan informasi.
C. Konsep Pemasaran
Merupakan sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan.
D. Pendekatan Studi Pemasaran
Pemasaran dapat dipelajari dengan mengadakan berbagai macam pendekatan, yaitu :
- Pendekatan serba fungsi (functional approach)
- Pendekatan serba lembaga (institutional approach)
- Pendekatan serba barang (commodity approach)
- Pendekatan serba manajemen (managerial approach)
- Pendekatan serba sistem (total system approach)
E. Pendekatan Serba Fungsi
Jumlah macam dan fungsi ini tergantung pada macam produk dan kebiasaan dalam perdagangan. Adapun fungsi pokok pemasaran adalah penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan risiko, standardisasi dan grading, dan pengumpulan informasi pasar.
F. Pendekatan Serba Lembaga
Pendekatan serba lembaga ini mempelajari pemasaran dari segi organisasi/lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan pemasaran. Lembaga tersebut adalah :
- Penyedia barang/supplier yang menyediakan bahan kepada produsen
- Produsen yang mengolah bahan menjadi barang jadi
- Perantara pedagang, seperti : pedagang besar dan pengecer
- Perantara agen, seperti : agen penunjuang (perusahaan angkutan, perusahaan penyimpanan) dan agen pelengkap (biro periklanan, lembaga keuangan)
- Perusahaan saingan
- Pembeli akhir
G. Pendekatan Serba Barang
Pendekatan serba barang atau disebut juga pendekatan organisasi industri, merupakan suatu pendekatan pada pemasaran yang melibatkan studi tentang bagaimana barang-barang tertentu berpindah dari titik produksi ke konsumen akhir atau konsumen industri.
H. Pendekatan Serba Manajemen
Pendekatan serba manajemen mempelajari pemasaran dengan menitik-beratkan pada pendapat manajer serta keputusan yang mereka ambil. Pendekatan ini mempelajari dan menekankan masalah-masalah pemasaran yang dihadapi oleh produsen sebagai kekurangan dari aspek lain tentang sistem pemasaran.
I. Pendekatan Serba Sistem
Sumber pemasaran adalah kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran, barang, jasa, ide, orang, dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh, dan membentuk serta mempengaruhi hubungan perusahaan dengan pasarnya.
2. STRUKTUR ORGANISASI PEMASARAN
Sebagai salah satu fungsi pokok dalam perusahaan, pemasaran dipegang oleh seorang manajer pemasaran yang kebanyakan bertanggung jawab pada direktur perusahaan. Manajer pemasaran membawahi sejumlah individu yang dikelompokkan ke dalam dua sub bagian , yaitu :
- Sub bagian perencanaan pemasaran dan pelayanan staf penunjang
- Sub bagian penjualan umum
3. PASAR
Dikemukakan oleh W.J. Stanton, pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Dari definisi tersebut dapatlah diketahui adanya tiga unsur penting yang terdapat dalam pasar, yakni orang dengan segala keinginannya, daya beli mereka, dan kemauan untuk membelanjakan uangnya.
A. Macam-macam Pasar
Pada pokoknya, pasar dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan, yakni pasar konsumen, pasar industri, pasar penjualan, dan pasar pemerintah.
B. Segmentasi Pasar
Kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar (segmen pasar) yang bersifat homogen.
4. MARKETING MIX DAN PRODUK
A. Pengertian Marketing Mix
Marketing mix adalah kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yakni produk, struktur harga, kegiatan promosi dan sistem distribusi.
B. Pengertian Barang
Barang/produk adalah suatu sifat yang kompleks baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan dan pengecer, pelayanan perusahaan dan pengecer, yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan atau kebutuhannya.
C. Penggolongan Barang menurut Tingkat Pemakaian dan Kekongritan
Penggolongan ini menunjukkan berapa kali sebuah barang dapat digunakan, apakah sekali, dua kali, atau beberapa kali, atau sekian banyak kali. Selain itu, penggolongan tersebut juga menunjukkan kongkrit-tidaknya suatu barang, sehingga barang-barang dibagi ke dalam : barang tahan lama, barang tidak tahan lama dan jasa.
D. Penggolongan Barang menurut Tujuan Pemakaiannya oleh si Pemakai
- Barang Konsumsi, adalah barang-barang yang dibeli untuk dikonsumsi. Berdasarkan kebiasaan membeli dari konsumen, barang konsumsi dikelompokkan lagi menjadi tiga golongan, yaitu barang konvenien, barang shopping, dan barang spesial.
- Barang Industri, adalah barang-barang yang dibeli untuk diproses lagi atau kepentingan dalam industri, baik secara langsung atau tidak langsung dipakai proses produksi. Barang industri tersebut masih dapat dibedakan lagi menjadi lima golongan yaitu bahan baku, komponen dan barang setengah jadi, perlengkapan operasi, instalasi, dan peralatan ekstra.
E. Siklus Kehidupan Barang (Product Life Cycle)
Seperti halnya manusia, barang juga memiliki siklus kehidupan/umur (life cycle) yang terdiri atas beberapa tahap sejak barang diperkenalkan sampai tidak lagi terdapat di pasaran; ini disebut sebagai siklus kehidupan barang. Siklus kehidupan barang ini terdiri atas lima tahap yang berbeda-beda seperti tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan dan kejenuhan, serta tahap kemunduran.
F. Merk
Merk/brand adalah suatu nama, istilah simbul, atau disain (rancangan), atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk memberi tanda pengenal barang atau jasa dari seorang penjual atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari barang-barang yang dihasilkan oleh pesaing.
5. SALURAN PEMASARAN
A. Pengertian Saluran Distribusi
Saluran distribusi untuk suatu barang adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri.
B. Alternatif Saluran Distribusi untuk Barang Konsumsi dan Barang Industri
Untuk saluran distribusi barang konsumsi terdapat 5 saluran sedangkan untuk saluran distribusi barang industri hanya terdapat 4 saluran.
C. Saluran Distribusi Ganda
Ada beberapa masalah yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan saluran distribusi. Faktor-faktor tersebut antara lain :
- Jenis barang yang dipasarkan
- Produsen yang menghasilkan produknya
- Penyalur yang bersedia ikut mengambil bagian
- Pesar yang dituju
D. Perantara Saluran
Dalam operasinya, perantara saluran melaksanakan berbagai macam fungsi pemasaran, seperti : penyimpanan, pengangkutan, dan sebagainya. Sering pula mereka terlibat dalam penanganan barang-barang dalam jumlah besar. Selain itu, perantara juga melakukan fungsi penjualan dan pembelian.
E. Pedagang Besar
Merupakan salah satu lembaga saluran yang penting, terutama untuk menyalurkan barang konsumsi.
F. Pengecer
Dalam pemasaran, pengecer (retailer) mempunyai peranan yang penting karena berhubungan secara langsung dengan konsumen akhir.
G. Agen
Adapun jenis-jenis agen adalah agen penjualan, agen pembelian, dan agen pengangkutan.
H. Jumlah Perantara dalam Saluran
Setelah produsen menentukan saluran distribusi yang akan dipakai, masalah yang dihadapi berikutnya adalah masalah penentuan jumlah perantara untuk ditempatkan sebagai perantara pada tingkat perdagangan besar dan/atau perdagangan eceran. Dalam hal ini, produsen mempunyai tiga alternatif yang dapat ditempuhnya, yaitu : distribusi intensif, distribusi selektif, dan distribusi eksklusif.
I. Distribusi Fisik
Istilah distribusi fisik dipakai untuk menggambarkan luasnya kegiatan pemindahan suatu barang ke tempat tertentu pada saat tertentu. Pada pokoknya, dua masalah penting yang terdapat dalam kegiatan distribusi fisik ini adalah pengangkutan dan penyimpanan.
6. PENENTUAN HARGA
A. Arti dan Pentingnya Harga
Harga adalah sejumlah uang (ditambahkan beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Salah satu prinsip bagi manajemen dalam penentuan harga ini adalah menitik-beratkan pada kemauan pembeli untuk harrga yang telah ditentukan dengan jumlah yang cukup untuk menutup ongkos-ongkos dan menghasilkan laba.
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Harga
Dalam kenyataan, tingkat harga yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti : kondisi perekonomian, penawaran dan permintaan, elastisitas permintaan, persaingan, biaya, tujuan manajer, dan pengawasan pemerintah.
C. Metode-metode Penetapa Harga
Ada dua pendekatan pokok dalam pennetuan harga jual, yaitu : pendekatan biaya (penetapan harga biaya plus, penetapan harga markup, dan penetapan harga breakeven), serta pendekatan pasar atau persaingan.
D. Politik Penetapan Harga
Penetapa harga bagi perusahaan yang besar sering melibatkan beberapa manajer seperti : manajer produk, manajer penjualan, dan manajer lain. Beberapa politik penetapan harga adalah : penetapan harga psikhologis, price lining, potongan harga, dan penetapan harga geografis.
7. PROMOSI DAN PERIKLANAN
A. Promosi
Promosi dipandang sebagai arus informasi atau persuasi satu-arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Beberapa kegiatan yang ada dalam promosi ini pada umumnya ada empat yaitu : periklanan, personal selling, promosi penjualan, serta publisitas dan hubungan masyarakat.
B. Periklanan
Periklanan adalah komunikasi non-individu, dengan sejumlah biaya, melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga non-laba, serta individu-individu.
- Tujuan Periklanan
Ø Menjual atau meningkatkan penjualan barang dan jasa
Ø Mendukung program personal selling dan kegiatan promosi yang lain
Ø Mencapai orang-orang yang tidak dapat dicapai oleh salesman dalam jangka waktu tertentu
Ø Mengadakan hubungan dengan para penyalur, misalnya dengan mencantumkan nama dan alamat
Ø Memasuki daerah pemasaran baru atau menarik langganan baru
- Jenis Periklanan
Beberapa macam cara dalam periklanan dapatlah digolongkan atas dasar penggunaannya oleh pimpinan, karena perbedaan tersebut tergantung pada tujuan perusahaan dalam program periklanannya. Dalam hal ini periklanan digolongkan menjadi dua, yakni periklanan barang dan periklanan kelembagaan.
- Media Periklanan
Pemilihan jenis media yang akan digunakan merupakan salah satu keputusan penting bagi sponsor. Jenis-jenis media tersebut adalah surat kabar, majalah, radio, televisi, pos langsung, dan sebagainya.
- Biro Periklanan
Biro periklanan (advertising agency) merupakan lembaga bisnis yang berdiri sendiri, yang mengkhususkan kegiatannya di bidang perencanaan, pengembangan, dan penempatan periklanan bagi langganannya.
8. PERSONAL SELLING, PROMOSI PENJUALAN, DAN PUBLISITAS
A. Personal Selling
Interaksi antar individu, saling bertemu muka ynag ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan hubunganpertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain.
- Proses Personal Selling
Ø Persiapan sebelum penjualan
Ø Penentuan lokasi pembeli potensial
Ø Pendekatan pendahuluan
Ø Melakukan penjualan
Ø Pelayanan sesudah penjualan
- Jenis Tugas Penjualan dan Salesman
Ø Trade selling dan merchandising salesman
Ø Missionary selling dan detailman
Ø Technical selling dan sales engineer
Ø New business selling dan pioneer product salesman
B. Promosi Penjualan
Promosi penjualan hanya merupakan satu kegiatan dalam promosi yang menggunakan alat-alat seperti peragaan, pameran, demonstrasi, hadiah, contoh barang, dan sebagainya.
C. Publisitas
Hampir sama dengan periklanan, publisitas ini merupakan salah satu kegiatan promosi yang dilakukan melalui suatu media. Namun informasi yang tercantum tidak berupa iklan tetapi berita.
Nama : Eka Rohmawati
NPM : 22210293
Kelas : 1EB17
REFERENSI :
Buku PENGANTAR BISNIS MODERN
Edisi ketiga
Disusun oleh : DR. BASU SWASTHA DH., SE., MBA dan IBNU SUKOTJO W, SE
Penerbit : LIBERTY, YOGYAKARTA
Langganan:
Postingan (Atom)